Breaking News

Tokoh Masyarakat Masuk Panel Mahkamah Kehormatan DPR

 

Salah satu hal baru dalam Perubahan Tata tertib DPR yang disahkan Rapat Paripurna Selasa (16/9) adalah dibentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai pengganti Badan Kehormatan. Peran MKD ke depan diperkuat untuk menjaga integritas lembaga dan anggota DPR dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas DPR.

Ketua Pansus  Rancangan  Peraturan tentang Tata tertib DPR Beny K. Harman saat menyampaikan laporannya  di depan Rapat Paripurna DPR menyatakan, untuk menjamin obyektifitas dan kredibiltas MKD dalam menangani setiap pengaduan atas pelanggaran yang dikategorikan bersifat berat dan dapat berdampak pada pemberhentian anggota DPR, maka komposisi panel MKD ditetapkan terdiri atas 3 anggota MKD dan 4 orang dari unsur masyarakat.

Keberadaan tokoh masyarakat dari luar DPR akan menjamin proses penanganan setiap pengaduan berjalan obyektif, akuntabel dan transparan,” tandas Beny.

Pembentukan MKD, lanjut Beny, dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas serta menjamin agar anggota DPR tidak menjadi obyek perlakuan tidak wajar berdasar pengaduan atau laporan masyarakat. Namun pada pihak lain MKD tetap berada pada posisi untuk tidak melindungi anggota DPR yang nyata-nyata terbukti melakukan tindakan melanggar etika dan peraturan perundang-undangan.

Di bagian lain, Beny menjelaskan, peraturan tatib menyempurnakan dan menetapkan kelembagaan Badan Keahlian (BK) DPR yang harus dibentuk paling lama 6 bulan setelah penetapan  Peraturan Tata Tertib ini. Keberadaan BK sudah menjadi kebutuhan untuk mendukung penyediaan data, informasi dan memberikan pemikiran yang berkualitas yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPR.

Dukungan tersebut akan memperkuat check and balances sebab check and balances akan berjalan efektif bila DPR memiliki posisi tawar yang kuat secara substantive dengan dukungan data, informasi dan pengetahuan yang lengkap sesuai dengan kebutuhan setiap alat kelengkapan DPR,” pungkas Beny menambahkan.

Scroll To Top